PEDAGANG TAK TAHAN INGIN PERLUASAN PASAR

Sejumlah pedagang yang berjualan di kawasan Jalan Soekarno - Hatta Batusangkar mengeluhkan kondisi pasar serikat C Batusangkar. Menurut salah seorang pedagang asal Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar Yani (38) kepada

padangedia.com, Kamis (16/4) umumnya para pedagang sudah sangat mengharapkan dilakukannya perluasan pasar serikat C Batusangkar.

" Ndak tahan kami manggaleh (berdagang-red) di tangah jalan takah iko do. Kalau dapek, yo capek sajolah dibongka (diperluas-red) pasa ko lai," sebutnya.

Dikatakan wanita yang mengaku telah berjualan di lokasi itu sejak 5 tahun lalu, sejak dulu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar selalu saja berjanji untuk memperluas areal pasar serikat C. Menurut janji itu, tambahnya, Pemkab akan

mengupayakan agar para pedagang pasar, khususnya bagi pedagang yang hanya berjualan pada hari "balai" dapat berjualan dengan kondisi yang nyaman tanpa diganggu atau mengganggu lalu lintas.

Secara pendapatan, katanya lagi, memang situasi berdagang di sepanjang jalan Sokarno-Hatta memang lebih menguntungkan pedangang. Hal ini, sebutnya dimungkinkan karena lokasinya memang di tepi jalan dan memudahkan para pembeli. Namun, kata ibu dari 3 orang anak ini, rasa keamanan dan kenyamanan berdagang di lokasi itulah yang membuat para pedagang khawatir.

" Kadang-kadang, aparat pengatur jalan (Dinas Perhubungan-red) atau anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP-red) juga tidak memperdulikan kendaraan yang melintasi daerah itu. Kalaupun ada, para petugas itu juga hanya melihat-lihat saja.(rio)

BANYAK PUNGLI, SEJUMLAH KELUARGA NAPI MENJERIT

Lantaran terlalu banyak Pungutan liar (Pungli),sejumlah keluarga Narapidana yang anggota keluarganya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Batusangkar menjeerit. Menurut salah seorang keluarga yang anggotanya di tahan di Rutan itu, terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan keluarga, khususnya saat anggota keluarganya yang ditahan memasuki masa Asimilasi ( proses interaksi bagi Napi menjelang bebas-red).

" Masa untuk proses asimilasi anak kami diminta membayar uang Rp.2 juta. Tidak itu saja, pada saat asimilasi itu, anak kami

juga diminta untuk membayar Rp.30 Ribu perhari," keluh seorang ibu yang enggan disebut identitasnya.

Ditambahkannya pada saat hendak melakukan bezuk (menjenguk tahanan-red), keluarga juga dimintai uang Rp.5 ribu per anggota keluarga jika ingin masuk ke Rutan. Hal ini, katanya sangatlah memberatkan pihak keluarga Napi.

" Kami sudah menderita akibat anggota keluarga kami yang ditahan di Rutan ini. Sekarang setelah hampir menyelesaikan masa hukuman (masa Asismilasi-red) malah di minta uang macam-macam," keluhnya.

Saat padangmedia.com hendak melakukan konfirmasi ke Rutan tersebut, salah seorang Penjaga Rutan yang bertugas di pintu masuk malah berkilah bahwa siapapun yang hendak masuk ke Rutan itu harus memperoleh izin. Sedangkan, ketika ditanyakan soal

keberadaan kepala Rutan, penjaga yang masih relatif muda itu, dengan ketus mengatakan bahwa Kepala Rutan sedang tidak berada di tempat.

" Kepala Tidak ada.Dia (Kepala Rutan-red) sedang tugas keluar," katanya ketus. (rio)

MESKI DITUDING MANDEK, PWI TANAH DATAR OPTIMIS

Meskipun beberapa pihak menuding Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Tanah Datar minim kegiatan, namun Ketua PWI Cabang

Tanah Datar, Kasdi Ray, SH saat kepada padangmedia.com, Kamis (16/4) menegaskan pihaknya tetap komit pada visi dan Misi yang

telah ditetapkan pada Anggaran Dasar PWI.

" Kami tetap komit untuk menjadi salah satu pilar demokrasi. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

tentang Pers, fungsi kontrol sosial yang disandang PWI merupakan salah satu kunci suksesnya pembangunan," tegasnya.

Kasdi menyatakan, saat ini anggota PWI Cabang Kabupaten Tanah Datar berjumlah 24 Orang. Para anggota PWI itu adalah seluruh

wartawan di berbagai media massa yang bertugas di Kabupaten tersebut. Dengan memegang erat Kode Etik Jurnalistik, para

anggota PWI itu terus menjalankan tugasnya dalam mengontrol kinerja-kinerja publik.

Sebagai bukti bahwa PWI Cabang Kabupaten Tanah Datar tidak minim kegiatan, saat ini pihaknya tengah mengajukan anggaran PWI

untuk menunjang operasional kantor dan eksistensi PWI. Bahkan, imbuhnya, pada saat perayaan hari Pers Nasional yang jatuh

pada bulan Februari lalu, PWI Kabupaten Tanah Datar ikut menghadirinya.

" Terakhir PWI Kabupaten Tanah Datar mengikuti perayaan hari Pers Nasional ke Jakarta. Saat ini, kami juga sedang mengusulkan

anggaran ke PWI Pusat, untuk mendukung agenda kegiatan yang telah disusun pada tahun 2009 ini," terangnya.

Sebelunya, salah seorang aktivis di Kabupaten itu, menyatakan bahwa PWI Cabang Tanah Datar cenderung tidak berfungsi

sebagaimana mestinya. Idikasinya, kata pria yang enggan disebut identitasnya itu, banyak sekali kinerja pemerintah yang tidak

dikritisi walaupun berdampak buruk kepada masyarakat.

" Wartawan Tanah Datar (PWI) Tanah Datar diragukan independensinya. Berapa banyak kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak

berpihak kepada masyarakat, namun tidak dikritisi. Sebagai Contoh, Pembangunan Gedung Nasional, Peraturan Bupati tentang

Pungutan atas penggandaan dokumen tender, atau pungutan liar di Rumah Tahanan," sebutnya.(rio)